BENCANA ALAM
Kompas
Selasa, 7 Juli 2009 | 04:11 WIB
Gauhati, Senin - Sejumlah desa di India timur laut terendam banjir dan menyebabkan hampir 500.000 orang mengungsi. Hari Minggu (5/7), Sungai Brahmaputra kembali meluap serta memaksa hampir 4.000 warga mengungsi.
”Sedikitnya satu orang tewas karena tenggelam dalam banjir di Negara Bagian Assam, India,” kata Mantu Thakuria, polisi setempat. Ini merupakan korban tewas pertama yang dilaporkan di negara bagian itu sejak hujan lebat turun Rabu lalu.
”Hampir 500.000 orang terpaksa mengungsi karena banjir, yang melanda 10 dari 27 distrik Negara Bagian Assam,” kata Menteri Pendapatan Negara Bagian Assam Bhumidhar Barman.
Di China bagian selatan, banjir merenggut nyawa 20 warga. Sekitar 700.000 orang meninggalkan rumah mereka di China bagian selatan setelah hujan lebat menyebabkan banjir dan merusak sebuah bendungan, demikian kantor berita Xinhua.
Di Provinsi Hunan, banjir menewaskan delapan orang dan memaksa 140.000 orang mengungsi. Sebanyak 5 orang tewas di Provinsi Fujian, 2 hilang, dan 22.000 orang dievakuasi. Juga ada lima orang tewas di Provinsi Jiangxi dan 230.000 orang mengungsi. Di Guangdong, dua pekerja bangunan tewas ketika sebuah dinding yang basah karena hujan roboh menimpa mereka.
Hujan masih turun
Hujan lebat telah mengguyur kawasan itu sejak hari Rabu, memaksa sekitar 310.000 orang di Guangxi mengungsi. Hujan mulai mereda di beberapa bagian Guangxi hari Minggu, tetapi permukaan sungai tetap tinggi.
CCTV memperlihatkan jalan-jalan di Kabupaten Rongshui yang kebanjiran. Kasur dan alat-alat rumah tangga turut hanyut. Banjir juga telah membuat warga tidak bisa bergerak dan sebagian hanya bisa bertahan di rumah masing-masing.
Pemerintahan Kabupaten Rongshui memperkirakan kerugian mencapai 210 juta yuan (31 juta dollar AS).
Hari Senin diperkirakan hujan lebat juga masih akan menerpa daerah Vietnam bagian utara. Banjir dan longsor pekan lalu membuat 22 orang tewas dan 14 lainnya hilang di negara ini. Pemerintah mengatakan, hampir sejumlah 530 rumah rusak dan 600 hektar sawah dan ladang hancur.
07 Juli 2009
06 Juli 2009
'Perkuat diplomasi ekonomi'
Senin, 06/07/2009
'Perkuat diplomasi ekonomi'
JAKARTA: Pemerintah Indonesia perlu memperkuat dan memperbarui strategi diplomasi ekonomi dalam menghadapi situasi krisis keuangan global saat ini, yang tidak hanya terfokus pada bidang perdagangan.
Makarim Wibisono, mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB, mengatakan diplomasi ekonomi yang perlu diperkuat pemerintah adalah harus fokus pada berbagai sektor ekonomi, seperti investasi, keuangan, pariwisata, selain juga perdagangan.
"Harus beyond commercial. Kalau strategi ini kan hanya mencari cara untuk meningkatkan ekspor. Padahal investasi dan sektor lainnya juga perlu mendapat perhatian. Juga bagaimana menyentuh persoalan keamanan ekonomi karena situasi krisis biasanya rawan money laundering," tuturnya.
Menurut dia, diplomasi ekonomi yang dijalankan pada masa krisis harus lebih proaktif untuk mencari informasi dan peluang di sektor-sektor tersebut. Inovasi dalam membuka peluang ekonomi perlu didorong dan diberi insentif.
Transformasi pendekatan diplomasi ke arah hal-hal yang lebih teknis juga perlu dilakukan karena bentuk kegiatan ekonomi makin berkembang dan semakin spesifik. Caranya antara lain melalui diplomasi bisnis dengan mengembangkan promosi investasi dan meningkatkan penelitian dan pengembangan pasar.
Dalam rangka penguatan diplomasi ekonomi, Makarim menyarankan pemerintah untuk mengubah strategi dan kelembagaan diplomasi ekonomi luar negeri yang ditempuh selama ini menjadi lebih efisien. Tujuannya adalah agar anggaran dapat dihemat tetapi tidak menghilangkan esensi dan tujuan yang ingin dicapai.
"Kalau ada pertemuan tingkat internasional seperti WTO, delegasi Indonesia tiap tahun mengirim 7.000 orang. Tiap departemen saling rebutan untuk ikut. Padahal kalau bisa lebih dikoordinasi, yang dikirim tidak harus sebanyak itu. Untuk itulah perlu penyesuaian kelembagaan."
Dia menilai praktik diplomasi ekonomi luar negeri secara kelembagaan oleh negara-negara maju seperti Inggris, Australia, dan Singapura patut dijadikan contoh.
Di Inggris dan Australia, diplomasi dikoordinasi oleh satu departemen yang menangani dua bidang sekaligus, yaitu Department of Foreign Affairs and Trade.
Oleh Dewi Astuti
Bisnis Indonesia
'Perkuat diplomasi ekonomi'
JAKARTA: Pemerintah Indonesia perlu memperkuat dan memperbarui strategi diplomasi ekonomi dalam menghadapi situasi krisis keuangan global saat ini, yang tidak hanya terfokus pada bidang perdagangan.
Makarim Wibisono, mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB, mengatakan diplomasi ekonomi yang perlu diperkuat pemerintah adalah harus fokus pada berbagai sektor ekonomi, seperti investasi, keuangan, pariwisata, selain juga perdagangan.
"Harus beyond commercial. Kalau strategi ini kan hanya mencari cara untuk meningkatkan ekspor. Padahal investasi dan sektor lainnya juga perlu mendapat perhatian. Juga bagaimana menyentuh persoalan keamanan ekonomi karena situasi krisis biasanya rawan money laundering," tuturnya.
Menurut dia, diplomasi ekonomi yang dijalankan pada masa krisis harus lebih proaktif untuk mencari informasi dan peluang di sektor-sektor tersebut. Inovasi dalam membuka peluang ekonomi perlu didorong dan diberi insentif.
Transformasi pendekatan diplomasi ke arah hal-hal yang lebih teknis juga perlu dilakukan karena bentuk kegiatan ekonomi makin berkembang dan semakin spesifik. Caranya antara lain melalui diplomasi bisnis dengan mengembangkan promosi investasi dan meningkatkan penelitian dan pengembangan pasar.
Dalam rangka penguatan diplomasi ekonomi, Makarim menyarankan pemerintah untuk mengubah strategi dan kelembagaan diplomasi ekonomi luar negeri yang ditempuh selama ini menjadi lebih efisien. Tujuannya adalah agar anggaran dapat dihemat tetapi tidak menghilangkan esensi dan tujuan yang ingin dicapai.
"Kalau ada pertemuan tingkat internasional seperti WTO, delegasi Indonesia tiap tahun mengirim 7.000 orang. Tiap departemen saling rebutan untuk ikut. Padahal kalau bisa lebih dikoordinasi, yang dikirim tidak harus sebanyak itu. Untuk itulah perlu penyesuaian kelembagaan."
Dia menilai praktik diplomasi ekonomi luar negeri secara kelembagaan oleh negara-negara maju seperti Inggris, Australia, dan Singapura patut dijadikan contoh.
Di Inggris dan Australia, diplomasi dikoordinasi oleh satu departemen yang menangani dua bidang sekaligus, yaitu Department of Foreign Affairs and Trade.
Oleh Dewi Astuti
Bisnis Indonesia
Negosiasi EPA RI-Jepang Beres
Komoditas Penting Indonesia Dikenai Tarif Nol Persen
25-06-07
Jakarta, Kompas - Indonesia dan Jepang akhirnya menuntaskan perundingan kerja sama dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. Kemitraan itu diharapkan mengangkat daya saing produk Indonesia, memperluas akses ke pasar Jepang, dan meningkatkan investasi Jepang di Indonesia.
Rangkaian perundingan Persetujuan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA) diakhiri dengan penandatangan dokumen record of discussion di Tokyo, Jepang, Jumat (22/6), oleh ketua delegasi Indonesia, Soemadi Brotodiningrat, dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Bidang Ekonomi Masaharu Kohno.
"Dengan demikian, perundingan EPA Indonesia-Jepang telah selesai dan tinggal menunggu proses legal scrubbing (penyesuaian hukum) atas semua kesepakatan. Naskah resminya dijadwalkan akan ditandatangani Agustus mendatang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe di Jakarta," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu pada siaran pers Departemen Perdagangan, Minggu kemarin.
Disepakatinya EPA, diharapkan akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor Jepang untuk menggunakan Indonesia sebagai pusat produksi produk ekspor, bukan saja ke pasar Jepang, melainkan juga ekspor ke pasar negara-negara berkembang yang lain.
Peningkatan kapasitas industri Indonesia juga disepakati akan diupayakan, antara lain melalui sentra pengembangan industri manufaktur (manufacturing industrial development center/ MIDEC).
Kerja sama pengembangan kapasitas merupakan isu yang disepakati paling akhir dalam rangkaian perundingan EPA. Negosiator EPA, Halida Miljani, beberapa waktu lalu menjelaskan, Indonesia tidak menginginkan pengembangan kapasitas sekadar berupa pengiriman tenaga ahli dan seminar. Melalui MIDC, produk Indonesia, seperti komponen otomotif, mesin, elektronik, diharapkan dapat didorong untuk memenuhi standar mutu Jepang.
Pengembangan kapasitas industri juga dikaitkan dengan liberalisasi perdagangan kedua negara. Indonesia menyetujui penghapusan bea masuk bahan baku komponen untuk pengguna spesifik (industri Jepang di Indonesia). Kesepakatan itu didapat dengan syarat Jepang membantu Indonesia dalam pembangunan kapasitas industri komponen.
Dalam perundingan liberalisasi perdagangan barang, sekitar 80 persen dari jumlah tarif atau 91 persen dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang akan dikenai tarif nol persen saat persetujuan EPA ditandatangani, termasuk udang, tekstil, dan produk tekstil.
Selebihnya, penurunan diberikan Jepang dalam kurun waktu 3 hingga 10 tahun setelah penandatanganan, untuk produk industri, serta hingga 15 tahun pascapenandatanganan untuk beberapa jenis produk pertanian. Sebaliknya, Indonesia menurunkan sekitar 30 persen jumlah tarif impor dari Jepang menjadi nol persen setelah pengesahan EPA. Selebihnya diturunkan dalam kurun waktu 3-15 tahun. Sekitar 9 persen dari jumlah tarif itu dikecualikan Indonesia dari komitmen, sedangkan Jepang mengecualikan 10 persen jumlah tarif atau 1 persen dari nilai ekspor Indonesia.
Di bidang ketenagakerjaan, Jepang menyatakan komitmen untuk secara selektif menerima masuknya tenaga juru rawat dan perawat orang jompo dalam program magang masing-masing selama tiga dan empat tahun. Jepang juga bersedia mempertimbangkan perluasan cakupan program magang yang selama ini hanya terbatas di bidang industri, dengan memasukkan bidang pariwisata, khususnya perhotelan.
Tahun 2006, Jepang merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai 12,2 miliar dollar AS, sedangkan impor nonmigas Indonesia dari Jepang sebesar 5,4 miliar dollar AS.
els.bappenas.go.id/upload/kliping/Negoisasi%20EPA%20RI.pdf
25-06-07
Jakarta, Kompas - Indonesia dan Jepang akhirnya menuntaskan perundingan kerja sama dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. Kemitraan itu diharapkan mengangkat daya saing produk Indonesia, memperluas akses ke pasar Jepang, dan meningkatkan investasi Jepang di Indonesia.
Rangkaian perundingan Persetujuan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA) diakhiri dengan penandatangan dokumen record of discussion di Tokyo, Jepang, Jumat (22/6), oleh ketua delegasi Indonesia, Soemadi Brotodiningrat, dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Bidang Ekonomi Masaharu Kohno.
"Dengan demikian, perundingan EPA Indonesia-Jepang telah selesai dan tinggal menunggu proses legal scrubbing (penyesuaian hukum) atas semua kesepakatan. Naskah resminya dijadwalkan akan ditandatangani Agustus mendatang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe di Jakarta," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu pada siaran pers Departemen Perdagangan, Minggu kemarin.
Disepakatinya EPA, diharapkan akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor Jepang untuk menggunakan Indonesia sebagai pusat produksi produk ekspor, bukan saja ke pasar Jepang, melainkan juga ekspor ke pasar negara-negara berkembang yang lain.
Peningkatan kapasitas industri Indonesia juga disepakati akan diupayakan, antara lain melalui sentra pengembangan industri manufaktur (manufacturing industrial development center/ MIDEC).
Kerja sama pengembangan kapasitas merupakan isu yang disepakati paling akhir dalam rangkaian perundingan EPA. Negosiator EPA, Halida Miljani, beberapa waktu lalu menjelaskan, Indonesia tidak menginginkan pengembangan kapasitas sekadar berupa pengiriman tenaga ahli dan seminar. Melalui MIDC, produk Indonesia, seperti komponen otomotif, mesin, elektronik, diharapkan dapat didorong untuk memenuhi standar mutu Jepang.
Pengembangan kapasitas industri juga dikaitkan dengan liberalisasi perdagangan kedua negara. Indonesia menyetujui penghapusan bea masuk bahan baku komponen untuk pengguna spesifik (industri Jepang di Indonesia). Kesepakatan itu didapat dengan syarat Jepang membantu Indonesia dalam pembangunan kapasitas industri komponen.
Dalam perundingan liberalisasi perdagangan barang, sekitar 80 persen dari jumlah tarif atau 91 persen dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang akan dikenai tarif nol persen saat persetujuan EPA ditandatangani, termasuk udang, tekstil, dan produk tekstil.
Selebihnya, penurunan diberikan Jepang dalam kurun waktu 3 hingga 10 tahun setelah penandatanganan, untuk produk industri, serta hingga 15 tahun pascapenandatanganan untuk beberapa jenis produk pertanian. Sebaliknya, Indonesia menurunkan sekitar 30 persen jumlah tarif impor dari Jepang menjadi nol persen setelah pengesahan EPA. Selebihnya diturunkan dalam kurun waktu 3-15 tahun. Sekitar 9 persen dari jumlah tarif itu dikecualikan Indonesia dari komitmen, sedangkan Jepang mengecualikan 10 persen jumlah tarif atau 1 persen dari nilai ekspor Indonesia.
Di bidang ketenagakerjaan, Jepang menyatakan komitmen untuk secara selektif menerima masuknya tenaga juru rawat dan perawat orang jompo dalam program magang masing-masing selama tiga dan empat tahun. Jepang juga bersedia mempertimbangkan perluasan cakupan program magang yang selama ini hanya terbatas di bidang industri, dengan memasukkan bidang pariwisata, khususnya perhotelan.
Tahun 2006, Jepang merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai 12,2 miliar dollar AS, sedangkan impor nonmigas Indonesia dari Jepang sebesar 5,4 miliar dollar AS.
els.bappenas.go.id/upload/kliping/Negoisasi%20EPA%20RI.pdf
EPA dan Habitus Baru Hubungan RI-Jepang
Kps: 21-08-07
Bambang Wibawarta
Penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi RI-Jepang, 20 Agustus 2007, amat berarti bagi kedua negara.Di tengah kondisi politik dalam negeri Jepang yang kurang menguntungkan pemerintahan Abe,momen ini diharapkan menjadi pemulih kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah simpatik Abe menjadi pelipur masalah dalam negeri, seperti sistem pensiun, skandal anggota kabinet, dan Menhan yang keseleo lidah. Ke dalam, Abe dan beberapa menteri tidak mengambil bonus musim panas tahun ini, sedangkan ke luar, keputusan untuk tidak mengunjungi Kuil Yasukuni
mengurangi konflik, khusunya dengan Korea dan China.
Jepang sudah memiliki pengalaman dengan persetujuan kemitraan ekonomi (EPA), dan Indonesia merupakan negara ke-8 bagi Jepang. Sebaliknya bagi Indonesia, hubungan kemitraan ini merupakan pengalaman pertama sehingga Pemerintah Indonesia terlihat amat berhati-hati.Pengamanan pasokan energi memberi nuansa amat kental bagi Jepang. Dari data statistik tahun 2005, ekspor tertinggi Jepang ke Indonesia (29,6 persen) adalah mesin, sedangkan ekspor terbesar Indonesia ke Jepang terkait energi seperti LNG, minyak mentah, dan batu bara (51,6 persen). Dengan EPA, Indonesia lebih dulu menginformasikan dan mendiskusikan dengan Jepang jika ingin mengeluarkan kebijakan baru terkait masalah energi.
Selain ekonomi, banyak hal yang bisa membuat kedua negara menjalin hubungan erat dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah internasional, misalnya penyelesaian Korea Utara dan hubungan Islam-Barat.
Habitus baru dan kendala
Tahun 2008 merupakan tahun ke-50 hubungan diplomatik RI-Jepang. Penandatangan EPA
diharapkan menjadi babak baru hubungan RI-Jepang, khususnya di bidang ekonomi. Karena itu, diharapkan tercipta habitus baru, dengan sikap dan mentalitas baru. Alasannya, selama Orde Baru hubungan RI-Jepang banyak diisi basa-basi dan slogan manis di permukaan. Ke depan, Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi pemasok energi dan bahan baku atau sekadar pasar bagi produk Jepang, meski Jepang adalah investor terbesar di Indonesia juga pemberi bantuan terbesar.
Ungkapan PM Fukuda Takeo saat pertemuan puncak Jepang- ASEAN tahun 1977, dengan
doktrin heart to heart understanding, secara historis memiliki arti penting dalam merekat hubungan yang sempat renggang, seperti peristiwa Malari. Ungkapan sejenis heart to heart talks pernah diungkap Presiden Soekarno, tahun 1963 (Yomiuri, 27/9/1963). Hubungan kedua negara kini bergesar kepada "kemitraan strategis" yang seharusnya mengedepankan kesetaraan. Jepang amat berkepentingan dalam jaminan pasokan energi, sedangkan Indonesia mengharapkan investasi lebih besar yang akhir-akhir ini kian menurun, ketenagakerjaan, dan capacity building. Dengan EPA, Indonesia hampir pasti memperpanjang suplai gas ke Jepang yang kontraknya habis 2010 karena jaminan ini menjadi salah satu syarat yang ditetapkan Jepang. Indonesia menjadi penyuplai 24 persen kebutuhan gas Jepang.
Tenaga kerja Indonesia
Dalam hal ketenagakerjaan, Jepang bersedia menerima tenaga perawat Indonesia sesuai standar kualifikasi yang ditetapkan Jepang. Namun, pengiriman perawat bukan hal mudah. Sebelumnya Jepang berpengalaman menerima perawat dari Filipina (2004) dan Thailand (2005). Untuk memenuhi kualifikasi itu tidaklah mudah. Kemampuan bahasa Jepang menjadi persyaratan berat yang harus dipenuhi perawat asing yang akan bekerja di Jepang. Selain itu masalah agama, budaya, peraturan ketenagakerjaan, dan ujian yang tidak mudah bagi orang asing akan menjadi kendala besar. Selain itu adanya isu terorisme dan kejahatan yang dilakukan warga asing seperti sering diberitakan media Jepang menjadi masalah lain.
Rendahnya angka kelahiran dan usia harapan hidup yang amat tinggi memicu munculnya
masalah tenaga kerja. Tingginya jumlah lansia di Jepang memberi harapan dalam hal tenaga perawat. Menurut penelitian, jumlah penduduk Jepang akan berkurang 21,8 juta jiwa pada 2050 dan 32 persen dari seluruh jumlah penduduk adalah lansia, yakni yang berusia di atas 65 tahun.
Program magang
Untuk kebutuhan industri khusus, Jepang memberlakukan program magang bagi warga asing. Beberapa kalangan berpendapat jika Jepang mengambil banyak tenaga kerja potensial dari luar negeri, itu akan mengurangi kesempatan bekerja warga Jepang sendiri. Karena itu, tenaga kerja asing khusus ditujukan untuk pekerjaan yang sering disebut jenis "3K", kitsui (kasar), kitanai (kotor), dan kiken (bahaya).
EPA bukan hanya menjual barang. Masalah terpenting, bagaimana agar Jepang menjamin
produk Indonesia masuk pasar Jepang seperti Indonesia menjamin pasokan gas alam ke
Jepang. Misalnya, membantu Indonesia mencapai standar Jepang yang tinggi, seperti keamanan pangan dan hambatan nontarif lainnya.
EPA harus dijadikan momen penting dan konsistensi pelaksanaannya harus dipelihara.
Kemitraan yang setara menjadi tuntutan lazim hubungan RI-Jepang, dan EPA harus dibuktikan bukan sebagai panoptisasi, namun bentuk kemitraan yang dapat saling mengawasi dalam kesetaraan. Diharapkan, EPA bukan seperti membuka kotak pandora tanpa tahu cara menutupnya kembali.
Bambang Wibawarta Direktur Eksekutif Pusat Studi Jepang
http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/EPA%20dan%20Habitus%20baru.pdf
Bambang Wibawarta
Penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi RI-Jepang, 20 Agustus 2007, amat berarti bagi kedua negara.Di tengah kondisi politik dalam negeri Jepang yang kurang menguntungkan pemerintahan Abe,momen ini diharapkan menjadi pemulih kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah simpatik Abe menjadi pelipur masalah dalam negeri, seperti sistem pensiun, skandal anggota kabinet, dan Menhan yang keseleo lidah. Ke dalam, Abe dan beberapa menteri tidak mengambil bonus musim panas tahun ini, sedangkan ke luar, keputusan untuk tidak mengunjungi Kuil Yasukuni
mengurangi konflik, khusunya dengan Korea dan China.
Jepang sudah memiliki pengalaman dengan persetujuan kemitraan ekonomi (EPA), dan Indonesia merupakan negara ke-8 bagi Jepang. Sebaliknya bagi Indonesia, hubungan kemitraan ini merupakan pengalaman pertama sehingga Pemerintah Indonesia terlihat amat berhati-hati.Pengamanan pasokan energi memberi nuansa amat kental bagi Jepang. Dari data statistik tahun 2005, ekspor tertinggi Jepang ke Indonesia (29,6 persen) adalah mesin, sedangkan ekspor terbesar Indonesia ke Jepang terkait energi seperti LNG, minyak mentah, dan batu bara (51,6 persen). Dengan EPA, Indonesia lebih dulu menginformasikan dan mendiskusikan dengan Jepang jika ingin mengeluarkan kebijakan baru terkait masalah energi.
Selain ekonomi, banyak hal yang bisa membuat kedua negara menjalin hubungan erat dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah internasional, misalnya penyelesaian Korea Utara dan hubungan Islam-Barat.
Habitus baru dan kendala
Tahun 2008 merupakan tahun ke-50 hubungan diplomatik RI-Jepang. Penandatangan EPA
diharapkan menjadi babak baru hubungan RI-Jepang, khususnya di bidang ekonomi. Karena itu, diharapkan tercipta habitus baru, dengan sikap dan mentalitas baru. Alasannya, selama Orde Baru hubungan RI-Jepang banyak diisi basa-basi dan slogan manis di permukaan. Ke depan, Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi pemasok energi dan bahan baku atau sekadar pasar bagi produk Jepang, meski Jepang adalah investor terbesar di Indonesia juga pemberi bantuan terbesar.
Ungkapan PM Fukuda Takeo saat pertemuan puncak Jepang- ASEAN tahun 1977, dengan
doktrin heart to heart understanding, secara historis memiliki arti penting dalam merekat hubungan yang sempat renggang, seperti peristiwa Malari. Ungkapan sejenis heart to heart talks pernah diungkap Presiden Soekarno, tahun 1963 (Yomiuri, 27/9/1963). Hubungan kedua negara kini bergesar kepada "kemitraan strategis" yang seharusnya mengedepankan kesetaraan. Jepang amat berkepentingan dalam jaminan pasokan energi, sedangkan Indonesia mengharapkan investasi lebih besar yang akhir-akhir ini kian menurun, ketenagakerjaan, dan capacity building. Dengan EPA, Indonesia hampir pasti memperpanjang suplai gas ke Jepang yang kontraknya habis 2010 karena jaminan ini menjadi salah satu syarat yang ditetapkan Jepang. Indonesia menjadi penyuplai 24 persen kebutuhan gas Jepang.
Tenaga kerja Indonesia
Dalam hal ketenagakerjaan, Jepang bersedia menerima tenaga perawat Indonesia sesuai standar kualifikasi yang ditetapkan Jepang. Namun, pengiriman perawat bukan hal mudah. Sebelumnya Jepang berpengalaman menerima perawat dari Filipina (2004) dan Thailand (2005). Untuk memenuhi kualifikasi itu tidaklah mudah. Kemampuan bahasa Jepang menjadi persyaratan berat yang harus dipenuhi perawat asing yang akan bekerja di Jepang. Selain itu masalah agama, budaya, peraturan ketenagakerjaan, dan ujian yang tidak mudah bagi orang asing akan menjadi kendala besar. Selain itu adanya isu terorisme dan kejahatan yang dilakukan warga asing seperti sering diberitakan media Jepang menjadi masalah lain.
Rendahnya angka kelahiran dan usia harapan hidup yang amat tinggi memicu munculnya
masalah tenaga kerja. Tingginya jumlah lansia di Jepang memberi harapan dalam hal tenaga perawat. Menurut penelitian, jumlah penduduk Jepang akan berkurang 21,8 juta jiwa pada 2050 dan 32 persen dari seluruh jumlah penduduk adalah lansia, yakni yang berusia di atas 65 tahun.
Program magang
Untuk kebutuhan industri khusus, Jepang memberlakukan program magang bagi warga asing. Beberapa kalangan berpendapat jika Jepang mengambil banyak tenaga kerja potensial dari luar negeri, itu akan mengurangi kesempatan bekerja warga Jepang sendiri. Karena itu, tenaga kerja asing khusus ditujukan untuk pekerjaan yang sering disebut jenis "3K", kitsui (kasar), kitanai (kotor), dan kiken (bahaya).
EPA bukan hanya menjual barang. Masalah terpenting, bagaimana agar Jepang menjamin
produk Indonesia masuk pasar Jepang seperti Indonesia menjamin pasokan gas alam ke
Jepang. Misalnya, membantu Indonesia mencapai standar Jepang yang tinggi, seperti keamanan pangan dan hambatan nontarif lainnya.
EPA harus dijadikan momen penting dan konsistensi pelaksanaannya harus dipelihara.
Kemitraan yang setara menjadi tuntutan lazim hubungan RI-Jepang, dan EPA harus dibuktikan bukan sebagai panoptisasi, namun bentuk kemitraan yang dapat saling mengawasi dalam kesetaraan. Diharapkan, EPA bukan seperti membuka kotak pandora tanpa tahu cara menutupnya kembali.
Bambang Wibawarta Direktur Eksekutif Pusat Studi Jepang
http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/EPA%20dan%20Habitus%20baru.pdf
Memperkuat Hubungan "Warga ke Warga"
Kompas
Rabu, 25 Maret 2009 | 04:51 WIB
Hubungan Indonesia-Jepang tergolong khusus. Selama 51 tahun terakhir, usia emas sebuah hubungan diplomatik, nyaris tak ada gelombang naik-turun di antara keduanya. Bisa dikatakan semua perbedaan bisa disikapi dengan bijak.
Sampai saat ini, Jepang tetap merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia (17 persen), diikuti Singapura 12 persen dan AS, China, Uni Eropa, dengan rata-rata 9 persen. Sampai dengan tahun 2006, ekspor Indonesia ke Jepang berjumlah 21,7 miliar dollar AS, sedangkan impor dari Jepang berjumlah sekitar 5,5 miliar dollar AS. Jepang juga menduduki tempat teratas di antara negara-negara yang berinvestasi secara langsung di Indonesia. Jumlah perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia sekitar 1.000.
Hubungan kedua negara ini memang lebih banyak ditandai dengan hubungan ekonomi, mengingat saling ketergantungan di antara keduanya yang cukup besar. Jepang menawarkan teknologi dan keahlian kerah putih, sedangkan Indonesia menawarkan ragam sumber daya alamnya berikut pasar yang empuk bagi produk-produk Jepang. Keduanya juga menyadari, stabilitas di masing-masing negara akan berkontribusi besar bagi perdamaian dunia.
Salah satu tonggak penting hubungan 50 Tahun Indonesia-Jepang adalah penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA) yang disusun berdasarkan tiga pilar, yaitu liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta peningkatan daya saing produk Indonesia. Butuh waktu untuk mengevaluasi apakah hasil konkret kesepakatan yang mulai diimplementasikan mulai 1 Juli 2008 itu mampu mendorong daya saing industri nasional Indonesia.
Yang pasti, resesi global yang melanda akhir tahun 2008 dan melemahkan perekonomian dunia menjadi batu ujian terbesar bagi kerja sama kedua negara. Jepang mengalami resesi ekonomi, di mana untuk pertama kalinya tingkat pengangguran di negara itu hampir mencapai 5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dari ekspor sampai investasi juga menunjukkan sinyal negatif.
Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi dunia, kerja sama kedua negara ini tetap harus berlanjut, dengan intens kedekatan yang tetap terjaga. ”Sudah saatnya kita lebih mengedepankan kerja sama people to people. Sebuah kerja sama non-politis, non-ekonomi, non-bisnis. Kerja sama ini adalah melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan bukan melalui pemerintah,” ujar Yuzi Hamada, Koordinator Regional Senior Asia Tenggara dan Asia Barat Daya di Departemen Luar Negeri Jepang, yang beberapa kali bertugas di Indonesia, yang jika ditotal menjadi belasan tahun.
Kerja sama antarwarga yang bisa dirintis adalah di sektor pertanian, perkebunan, infrastruktur dan perikanan. ”Kerja sama ini bersifat bottom-up, dari masyarakat, dari tingkat akar rumput. Pemerintah Indonesia dan Jepang hanya berada di belakang. Pemerintah akan membantu melalui penyaluran mikrokredit. Keuntungan dari kerja sama antarwarga ini adalah kontinuitasnya. Apabila terjadi pergantian pemerintahan di masing-masing negara, kerja sama semacam ini tidak akan terganggu,” lanjutnya.
Pendekatan antarwarga juga dinilai bisa menjembatani alih generasi di masing-masing negara. Saat ini kelompok-kelompok di Jepang yang mendedikasikan dirinya bagi terwujudnya persahabatan Indonesia-Jepang rata-rata telah memasuki usia senja. Tren serupa juga terjadi di Indonesia. Nama Ginandjar Kartasasmita maupun Rachmat Gobel akrab dalam kaitan persahabatan kedua negara. Namun, nama-nama ”baru” masih jarang terdengar. Sementara generasi muda, terlebih generasi remaja di kedua negara, bisa dikatakan tak lagi menempatkan ”konteks sejarah” dalam melihat hubungan keduanya. Bagi remaja Indonesia, Jepang mungkin lebih akrab diasosiasikan dengan komik, Playstation, dan peranti teknologi canggih lainnya.
”Sebetulnya pendekatan people to people dalam setiap tahapan hubungan kerja sama RI-Jepang selalu ada sejak dulu. Jadi, itu bukan hal baru,” kata Wakil Dubes Indonesia di Jepang Ronny P Yuliantoro dalam sebuah perbincangan di Tokyo, pekan lalu. Salah satu di antaranya adalah penyerahan seperangkat alat musik angklung dari pihak Indonesia ke sejumlah sekolah dasar di Jepang. Hal itu menjadi simbol persahabatan yang tidak dilandasi kepentingan bisnis. ”Kita ingin anak-anak Jepang mengetahui alat musik Indonesia yang dibuat dari bambu, pohon yang juga sangat populer di Jepang, ” kata Dwatmaji Hanomaresi, konselor di Kedubes RI di Jepang.
Sementara Jepang juga sedikitnya telah mengirimkan 200 tenaga ahli muda untuk melakukan alih teknologi di berbagai daerah di Indonesia, seperti tenaga ahli untuk pembuatan perak yang ditugaskan di laboratorium pengembangan industri logam di Klaten, Jawa Tengah. Ataupun tenaga ahli yang mengajarkan keterampilan menjahit bagi murid-murid di panti tuna rungu dan tuna wicara.
Sebuah persahabatan sejati memang tak bisa hanya mengandalkan hubungan politik dan ekonomi, tetapi juga hubungan ”hati ke hati”, khususnya di antara sesama warga masyarakat. Warisan ini yang dicoba dilanggengkan di kedua negara.(Myrna Ratna)
Rabu, 25 Maret 2009 | 04:51 WIB
Hubungan Indonesia-Jepang tergolong khusus. Selama 51 tahun terakhir, usia emas sebuah hubungan diplomatik, nyaris tak ada gelombang naik-turun di antara keduanya. Bisa dikatakan semua perbedaan bisa disikapi dengan bijak.
Sampai saat ini, Jepang tetap merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia (17 persen), diikuti Singapura 12 persen dan AS, China, Uni Eropa, dengan rata-rata 9 persen. Sampai dengan tahun 2006, ekspor Indonesia ke Jepang berjumlah 21,7 miliar dollar AS, sedangkan impor dari Jepang berjumlah sekitar 5,5 miliar dollar AS. Jepang juga menduduki tempat teratas di antara negara-negara yang berinvestasi secara langsung di Indonesia. Jumlah perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia sekitar 1.000.
Hubungan kedua negara ini memang lebih banyak ditandai dengan hubungan ekonomi, mengingat saling ketergantungan di antara keduanya yang cukup besar. Jepang menawarkan teknologi dan keahlian kerah putih, sedangkan Indonesia menawarkan ragam sumber daya alamnya berikut pasar yang empuk bagi produk-produk Jepang. Keduanya juga menyadari, stabilitas di masing-masing negara akan berkontribusi besar bagi perdamaian dunia.
Salah satu tonggak penting hubungan 50 Tahun Indonesia-Jepang adalah penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA) yang disusun berdasarkan tiga pilar, yaitu liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta peningkatan daya saing produk Indonesia. Butuh waktu untuk mengevaluasi apakah hasil konkret kesepakatan yang mulai diimplementasikan mulai 1 Juli 2008 itu mampu mendorong daya saing industri nasional Indonesia.
Yang pasti, resesi global yang melanda akhir tahun 2008 dan melemahkan perekonomian dunia menjadi batu ujian terbesar bagi kerja sama kedua negara. Jepang mengalami resesi ekonomi, di mana untuk pertama kalinya tingkat pengangguran di negara itu hampir mencapai 5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dari ekspor sampai investasi juga menunjukkan sinyal negatif.
Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi dunia, kerja sama kedua negara ini tetap harus berlanjut, dengan intens kedekatan yang tetap terjaga. ”Sudah saatnya kita lebih mengedepankan kerja sama people to people. Sebuah kerja sama non-politis, non-ekonomi, non-bisnis. Kerja sama ini adalah melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan bukan melalui pemerintah,” ujar Yuzi Hamada, Koordinator Regional Senior Asia Tenggara dan Asia Barat Daya di Departemen Luar Negeri Jepang, yang beberapa kali bertugas di Indonesia, yang jika ditotal menjadi belasan tahun.
Kerja sama antarwarga yang bisa dirintis adalah di sektor pertanian, perkebunan, infrastruktur dan perikanan. ”Kerja sama ini bersifat bottom-up, dari masyarakat, dari tingkat akar rumput. Pemerintah Indonesia dan Jepang hanya berada di belakang. Pemerintah akan membantu melalui penyaluran mikrokredit. Keuntungan dari kerja sama antarwarga ini adalah kontinuitasnya. Apabila terjadi pergantian pemerintahan di masing-masing negara, kerja sama semacam ini tidak akan terganggu,” lanjutnya.
Pendekatan antarwarga juga dinilai bisa menjembatani alih generasi di masing-masing negara. Saat ini kelompok-kelompok di Jepang yang mendedikasikan dirinya bagi terwujudnya persahabatan Indonesia-Jepang rata-rata telah memasuki usia senja. Tren serupa juga terjadi di Indonesia. Nama Ginandjar Kartasasmita maupun Rachmat Gobel akrab dalam kaitan persahabatan kedua negara. Namun, nama-nama ”baru” masih jarang terdengar. Sementara generasi muda, terlebih generasi remaja di kedua negara, bisa dikatakan tak lagi menempatkan ”konteks sejarah” dalam melihat hubungan keduanya. Bagi remaja Indonesia, Jepang mungkin lebih akrab diasosiasikan dengan komik, Playstation, dan peranti teknologi canggih lainnya.
”Sebetulnya pendekatan people to people dalam setiap tahapan hubungan kerja sama RI-Jepang selalu ada sejak dulu. Jadi, itu bukan hal baru,” kata Wakil Dubes Indonesia di Jepang Ronny P Yuliantoro dalam sebuah perbincangan di Tokyo, pekan lalu. Salah satu di antaranya adalah penyerahan seperangkat alat musik angklung dari pihak Indonesia ke sejumlah sekolah dasar di Jepang. Hal itu menjadi simbol persahabatan yang tidak dilandasi kepentingan bisnis. ”Kita ingin anak-anak Jepang mengetahui alat musik Indonesia yang dibuat dari bambu, pohon yang juga sangat populer di Jepang, ” kata Dwatmaji Hanomaresi, konselor di Kedubes RI di Jepang.
Sementara Jepang juga sedikitnya telah mengirimkan 200 tenaga ahli muda untuk melakukan alih teknologi di berbagai daerah di Indonesia, seperti tenaga ahli untuk pembuatan perak yang ditugaskan di laboratorium pengembangan industri logam di Klaten, Jawa Tengah. Ataupun tenaga ahli yang mengajarkan keterampilan menjahit bagi murid-murid di panti tuna rungu dan tuna wicara.
Sebuah persahabatan sejati memang tak bisa hanya mengandalkan hubungan politik dan ekonomi, tetapi juga hubungan ”hati ke hati”, khususnya di antara sesama warga masyarakat. Warisan ini yang dicoba dilanggengkan di kedua negara.(Myrna Ratna)
Langgan:
Entri (Atom)
